Jalur Evakuasi Gempa Dilupakan

Bencana alam gempa bumi ini akan terus berulang karena Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik, yang sering disebut sebagai daerah sabuk api Pasifik (Pacific Ring of Fire).

Menyadari luasnya dampak gempa bumi, mitigasi bencana menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini dperlukan karena karakter bencana gempa bumi berbeda dengan bencana lain. Gempa bumi, khususnya tektonik, agak sulit diprediksikan kepastian waktu dan magnitudonya, tetapi hanya dapat dipetakan daerah patahan serta perkiraan kemungkinannya.

Disamping itu, bencana ikutannya dapat terjadi akibat gempa bumi, seperti tsunami yang terjadi di Aceh, tanah longsor yang dialami di Kabupaten Garut dan Cianjur di Jawa Barat, serta Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat. Bisa juga menyebabkan jebolnya bendungan serta kebakaran hebat, seperti yang menimpa San Francisco di Amerika Serikat.

Mengurangi risiko

Mitigasi, menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa serta perlindungan terhadap harta benda.

Disamping kerusakan fisik, yang sering membutuhkan waktu lama pada saat pemulihan adalah kerusakan nonfisik. Korban atau masyarakat yang selamat dari gempa menjadi kehilangan mata pencarian, hidup di tempat pengungsian atau di tempat saudara dalam waktu yang tidak menentu. Keluarga yang selamat juga banyak yang menanggung beban sakit anggota keluarga yang lain.

Bisa pula korban bencana mengalami patah tulang atau terserang berbagai penyakit pascabencana, seperti diare, tipus, atau infeksi saluran pernapasan atas. Akibatnya, kehidupan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat menjadi terganggu.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana gempa bumi. Misalnya, pertama melakukan pemetaan daerah rawan gempa. Hal ini bisa dilakukan lembaga riset atau perguruan tinggi. Hasil studi ini dapat dijadikan landasan untuk kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah serta untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana.

Kedua, membuat aturan yang ketat tentang pendirian bangunan, baik perumahan, perkantoran, maupun fasilitas publik yang tahan gempa. Aturan tersebut perlu diikuti dengan inspeksi sebelum dan saat pendirian bangunan. Selain itu, untuk warga yang tidak mampu bisa disediakan tenaga untuk membantu memberikan masukan mendirikan bangunan yang tahan gempa. Pendekatan kedua ini sering disebut mitigasi struktural karena menekankan pada penguatan seluruh bangunan fisik.

Ketiga, membuat jalur-jalur evakuasi dan rambu-rambu, seperti tanda pintu darurat untuk evakuasi ketika terjadi gempa bumi. Jalur dan rambu ini penting karena evakuasi saat terjadi kebakaran gedung, misalnya, sangat berbeda dengan evakuasi saat terjadi gempa bumi. Sayangnya, hal ini sering dilupakan, termasuk pada gedung perkantoran di kota-kota yang rawan gempa bumi. Justri yang sering diperhatikan, jalur evakuasi saat terjadi kebakaran.

Keempat, pembuatan jalur ini perlu diikuti penyuluhan dan latihan secara periodik untuk evakuasi bagi warga yang berada di rumah, di gedung perkantoran, di sekolah, pusat perbelanjaan, di jalan raya, atau tempat lain. Latihan ini penting agar mengetahui jalur penyelamatan diri dan tidak panik saat terjadi bencana sehingga jumlah korban bisa ditekan sekecil mungkin.

Kelima, peningkatan kemampuan dan keterampilan memberikan pertolongan pertama pada korban bencana. Peningkatan kemampuan ini disertai dengan penyiapan peralatan kesehatan dan berbagai kebutuhan dasar, seperti air minum, makanan kering, hingga pakaian dalam.

Keenam, memberikan pelatihan dan meningkatkan keterampilan terus-menerus bagi petugas yang melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Dengan metode penyelamatan tidak salah karena keliru dalam penanganan korban bencana bisa berakibat kondisi kesehatan korban semakin parah. Pendekatan ketiga hingga keenam biasanya disebut mitigasi nonstruktural.

Ketujuh, mitigasi nonstruktural juga dapat dilakukan dengan memperkenalkan atau menerapkan asuransi bencana di daerah yang rawan gempa. Jadi, masyarakat tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah atau donatur saat harus melakukan pemulihan pascabencana, terutama dari sisi ekonomi.

Jika mitigasi dilakukan secara terpadu, terus-menerus, dan dilakukan semua pihak, kerugian jiwa, harta benda, serta terganggunya aktifitas sosial dan ekonomi warga bisa dikurangi.

Sumber  :

Jalur Evakuasi Gempa Dilupakan – Rahmawati Husein | Dosen Universitas Muhammadiyah Yogayakarta, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah
Kompas, 09.10.2009