Sekolah Muhammadiyah Perlu Menerapkan Standar Keamanan

 

Yogyakarta –  Pembangunan sekolah Muhammadiyah tidak semua menggunakan standar-standar pendirian bangunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesi (SNI) karena berbagai kendala. Padalah dengan SNI itulah salah satu pengurangan risko bencana di sekolah bisa diupayakan. Namun sayangnya ada pengalaman dari pengelola sekolah ketika menggunakan konsultan kualitas bangunannya kuran bagus, seperti yang diunkap oleh Kepala Sekolah SD Muh Kulon, Pagak, Kab. Malang.

Dalam diskusi Pelatihan Dasar Pengurangan Risiko Bencana berbasis Sekolah di Unires UM Yogyakarta, Ahad (27/1/2013) yang diselenggarakan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Budi Mulyani mengatakan dengan pengalaman tersebut maka selama ini pembangunan di sekolahnya dilakukan saja denga gotong royong, dirancang sendiri, dihitung sendiri. “Kami pernah menggunakan konsultan, tapi tiga bulan sudah rusak” terangnya.

Sementara, fasilitator diskusi, Ninil R. Miftahul Jannah mengingatkan bahwa penggunaan standar kelayakan bangunaan tetaplah perlu, terutama merujuk standar bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan konsultan untuk penerapan standar menurutnya perlu, walaupun diakui kadang ada konsultan yan memang bermasalah. “Ukuran berapa seharusnya WC, tangga, pintu sudah ada standarnya, demi keamanan, termasuk ketika terjadi bencana” lanjutnya.

Menurut Eko Prasetyo dari Dikdasmen Muhammadiyah Kab. Magelang, kadang penggunaan konsultan identik dengan pemborong, khususnya pada bangunan sekolah yang merupakan bantuan dari pemerintah. “Padahal Muhammadiyah ketika membangun juga ingin sekalian memasukkan dana yang sudah dimilikinya untuk memaksimalkan bangunan, misalnya bantuan satu ruangan bisa jadi dua ruangan karena ditambah dana warga sendiri” terang Eko. Penggunaan konsultan dalam kasus seperti ini kadang juga dihindari.

Dalam diskusi tersebut sempat ada prasaran dari Prio A. Sancoyo, dari Program Save Our School  program kampanye keamanan sekolah yang diusung MDMC dan LAZISMU. Menurut Prio, kesulitan memilih konsultan yang tepat atau yang mengerti kebutuhan sekolah Muhammadiyah bisa difasilitasi dengan kerjasama Teknik Sipil atau Arsitek yang ada pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah. “Bagi kalangan arsitek kode etiknya ada,  jadi kalau menggunakan arsitek sebagai konsultan perlu dicari standar Ikatan Arsitek Indonesia-nya” terang Priyo.

Pelatihan 4 Hari

Pelatihan yang diikuti oleh Guru SD Muhammadiyah Pagak, Kab, Malang dan MI Muhammadiyah Kalibening, Dukun, Magelang ini belangsung selama empat hari. Masing masing sekolah juga didampingi oleh pimpinan MDMC dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah tingkat Provinsi dan Kabupaten masing – masing daerah.
“Pelatihan kali ini targetnya agar peserta mampu melakukan analisa risiko di sekolahnya masing-masing dan juga menyusun rencana aksi sekolah” terang Nahary Latifah, Program Manajer Sekolah Siaga Bencana. Pada hari pertama disampaikan materi tentang Muhammadiyah dan Penanggulangan Bencana oleh Dr Rahmawati Husein, wakil ketua MDMC. Fasilitator dilakukan oleh Ninil R. Miftahul Jannah dari Perkumpulan Lingkar, dan Dwi Boy Matriyosa personil MDMC bidang Tanggap Darurat.

Program yang pendanaannya dihimpun dari dana masyarakat oleh  LAZISMU ini merupakan rangkaian program selama 4 buan untuk membangun pilot project Sekolah Siaga Bencana di dua sekolah yang berada di lokasi rawan bencana tersebut.   (arif).

Foto : Guru MI Muh Kalibening menererangkan analisanya tentang risiko bencana di sekolahnya

Indeks Berita