Kapasitas Lokal dan Kompleksitas Konflik Jadi Isu Kemanusiaan Global

Yogyakarta -  Penguatan kemitraan untuk mengurangi risiko bencana menjadi salah satu agenda diusung berbagai lembaga dalam pertemuan kemanusiaan tingkat Internasilonal bertajuk World Humanitarian Summit (WHS) 23-24 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Salah satu lembaga yang menyuarakan adalah International Federation of Red Cross and  Red Crescent Societies (IFRC) yang hadir pada acara Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah Menuju WHS 2016 di Hotel Greenhost, Yogyakarta (14/4).

Menurut Giorgio Ferrario,  perwakilan IFRC untuk Indonesia dan Timor Leste serta ASEAN, WHS harus mendukung penguatan perngurangan risiko bencana dalam bentuk kemitraan untuk memperkuat gerakan lokal, termasuk pendanaan aksi – aksi kemanusiaan di tingkat lokal. Menurutnya, pelaku kemanusiaan di tingkat lokal dan nasional memerlukan kemitraan yang kuat untuk menghadapi kerentanan yang teruh meningkat seperti wabah penyakit dan permasalahan kesehatan lainnya. Selain itu kapasitas pelaku lokal dalam hal prinsip – prinsip kerja kemanusiaan, gender dan peraturan respon bencana internasional juga memerlukan penguatan.

Dalam acara yang digagas oleh Kementrian Luar Negeri RI dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) ini, Giorgio menyampaikan model kemitraan yang selama ini telah dibangun di IFRC, yaitu kemitraan secara individu, lokal, nasional dan global. “Bentuk kemitraan tersebut membangun kesadaran tanggap bencana yang berawal dari individu maupun keluarga” terang Giorgio.

Sementara itu, dalam acara yang sama, Diana ES. Sutikno dari Sub direktorat kemanusiaan -  Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS), Kementrian Luar Negeri  menyampaikan bahwa delegasi Indonesia perlu menyampaikan pada WHS 2016 mengenai peran misi perdamaian dengan meluasnya konflik di berbagai negara . Menurutnya, peran Indonesia dalam misi kemanusiaan selama ini cukup efektif, khususnya melalui peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (PolRI) dalam misi perdamaian di berbagai konflik di berbagai negara selama ini.

Diana mengungkapkan bahwa tantangan misi kemanusiaan dan perdamaian di kemudian hari bisa semakin besar, karena konflik di berbagai negara semakin kompleks. Menurutnya, saat ini bentuk konflik bukan hanya antar negara, namun juga terjadi intra konflik dalam negara itu sendiri.  “Maka Dewan Keamanan Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini berfikir keras dengan memperkuat mandat untuk membantu misi kemanusiaan. Tujuannya yaitu agar suatu konflik tidak berkembang menjadi arah yang membahayakan” ungkap Diana.

Komitmen Muhammadiyah

Pada pembukaan acara, H. Budi Setiawan, ST – Ketua MDMC – menyampaikan  bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu elemen penyusun konstitusi berkomitmen untuk mendukung peran Indonesia di dunia internasional, apalagi yang berkaitan dengan kerja – kerja kemanusiaan.

“Penting bagi kita untuk memberi beberapa masukan kepada delegasi Indonesia terkait isu kemanusiaan yang akan dibawa ke WHS”, kata Budi.  Menurutnya, semenjak awal kemerdekaannya, telah nyata disebutkan  dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, untuk aktif dalam masalah perdamaian dan kemanusiaan internasional. “Tentu menjadi kepentingan kita semua untuk mendukung aktifitas dengan memberikan masukan kepada pemerintah dan semua delegasi yang akan ke WHS” lanjutnya.

MDMC sendiri akan mengirimkan perwakilan dalam WHS 2016 kali ini, baik menjadi bagian dari Regional Consult Steerng Group WHS wilayah Asia Utara dan Asia Tenggara maupun seebagai peserta. Dalam kesempatan tersebut, MDMC bersama Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah akan merilis buku “Coping Disaster : an Islamic erspective” yang merupakan adaptasi dari Fikih Kebencanaan, putusan Munas Tarjih 2015. (Zulfa, Isti, Fauzi, Arip)

Foto oleh Almaz, Keterangan Foto (kanan-kiri): 
1. Mr. Oliver Lacey Hall, Head of UNOCHA Indonesia.
2. Ibu Diana E.S. Sutikno, Kepala Sub Direktorat Keamanan Internasional.
3. Bapak Riza Yasma, Kepala Dinas Hukum, Perundang-undangan, dan HAM, Badan Pembinaan Hukum, TNI.
4. Bapak DR. Raditya Jati, Direktur Pengurangan Risiko Bencana, BNPB.

 

Indeks Berita