Budi : Mubaligh Harus Ikut Bangun Ketangguhan Warga Hadapi Bencana

Sleman – Bencana menurut Fikih Kebencanaan Tarjih Muhammadiyah adalah gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun manusia, yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan dan menjamin martabatnya sebagai manusia, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari perintah agama.

Menurut H. Budi Setiawan, ST selaku Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC),  sejatinya terjadinya bencana sangat tergantung cara manusia berinteraksi dengan alam. Menurutnya, ketika kita membuat suatu kesalahan maka alam akan membalasnya. “Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan maka alam pun merespon dengan datangnya banjir. Ini kan bersifat alami” tekan Budi yang juga Takmir Masjid Besar Keraton Yogyakarta ini.  

Kepada warga yang terdampak bencana atau disebut penyintas, Budi juga menekankan agar siapapun harus memastikan penjagaan martabatnya. “Seharusnya warga yang menjadi korban bencana tidak hanya sebagai obyek, tetapi harus dijunjung dengan martabat yang mulia” paparnya dihadapan utusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  Se Indonesia, peserta Rakernas Majelis Tabligh, Jum’at (6/5) di LPMP Yogyakarta.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan bahwasanya istilah kebencanaan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist  menurut Fikih Kebencanaan Tarjih Muhammadiyah meliputi istilah- istilah seperti : musibah, bala’, fitnah, azab, fasad, halak, nazilah, tadmir, tamziq, ‘iqab.  Seperti pada kutipan (QS. An-Nisa : 79), ayat ini menjelaskan secara netral pada kata “a-sho-ba” yang berarti “sesuatu yang menimpa kita”. 

Peran Mubaligh dalam bencana    

Pada kesempatan tersebut utusan dari PW Muhammadiyah Jawa Tengah mengusulkan adanya pelibatan Mubaligh dalam kegiatan kebencanaan. Budi sangat setuju dengan usulan tersebut, menurutnya perlu Majelis Tabligh menyusun Panduan Mubaligh untuk Kebencanaan.

Budi menjelaskan bahwa upaya tindakan “tabligh” perlu menyesuaikan tahapan bencana, yaitu tahap  mitigasi, preparednes atau kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekontruksi.

Peran “Tabligh” lainnya menurut Budi adalah mengenai bagaimana memenuhi hak-hak korban bencana. Hak korban bencana harus dipenuhi bahkan sejak mereka baru terindikasi berpotensi menjadi korban bencana. Hak – hak mereka yang berpotensi menjadi korban bencana seperti hak mengelola risiko bencana dan hak mengelola kerentanan. Sementara hak – hak mereka yang sudah menjadi korban bencana seperti hak mendapat bantuan darurat, hak rehabilitasi dan rekontruksi.

Budi juga berharap kegiatan Tabligh Muhammadiyah secara umum ikut meningkatkan kemampuan mereka yang berpotensi menjadi korban atau sudah menjadi korban bencana untuk  ikut melaksanakan sistem penanggulangan bencana sebagai bagian dari hak mereka. “Juga ikut memastikan hak mereka untuk menjadi tangguh menghadapi bencana” tegas Budi.

Disampaikan juga bahwa  pelaksanaan ibadah seperti shalat harus tetap berlangsung ketika berada di kondisi bencana, dengan mengimbangi prinsip kedaruratan, prinsip kemudahan dan prinsip pengecualian. 

Reporter : Tri Ayu Apriani Sembiring dan Tuti Awaliyah

Indeks Berita