Perlukah Rumah Sakit Lapangan di Lokasi Bencana?

October 24, 2018 / Comments (0)

Artikel Berita Kegiatan

Foto: Zaenal Effendi

Jakarta –
Hanya dalam sepekan, korban meninggal akibat gempa-tsunami-likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai 2000-an orang (WHO, 8 Oktober). Selain rusaknya kapasitas lokal seperti rumah sakit dan puskemas, sulitnya akses bantuan medis dan SAR dari luar Sulteng juga menyumbang besarnya angka korban tersebut. Bagaimana tidak, rata-rata bantuan medis bisa masuk kota Palu pada hari ketiga karena harus melalui Gorontalo, lanjut jalan darat selama lebih dari 13 jam.

Apa kemungkinan buruk yang terjadi di hari ketiga bila tidak ada pertolongan medis? Pasien dengan perdarahan masif atau cedera kepala berat hampir pasti tak selamat; pasien patah tulang terbuka mengalami infeksi; korban tertimbun jika masih bertahan hidup sudah pasti dehidrasi berat; tertundanya penanganan cedera meningkatkan angka kecacatan. Tak heran korban meninggal mencapai angka ribuan.

Persoalan berkembang. Dengan rusaknya RSUD Anutapura dan Undata, tindakan operasi terhambat. Selain karena tenaga medis yang kurang karena juga terdampak, melakukan tindakan operasi di dalam gedung juga mengkhawatirkan selama gempa susulan terus terjadi.

Selain itu, rusaknya kedua rumah sakit tersebut sebagai pusat rujukan di kota Palu mengakibatkan sistem rujukan antarrumah sakit atau puskesmas ke rumah sakit mengalami gangguan hebat. Pada saat yang sama, puskesmas terdampak dan disfungsi. Andai tetap berfungsi, tidak mampu menangani pasien berat yang sayangnya juga mengalami kesulitan merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap karena juga rusak. Solusi yang ditempuh atas persoalan itu adalah pasien dirujuk ke Makassar dengan pesawat yang terbatas kapasitasnya bila dibandingkan dengan jumlah pasien cedera yang ribuan jumlahnya.

Melihat persoalan ini, banyak aktivis medis kebencanaan mendiskusikan soal perlunya rumah sakit lapangan sebagai solusi, khususnya di hari-hari awal bencana, hari-hari pertaruhan nyawa. Rumah sakit lapangan yang segera digelar diharapkan mampu menjadi pengganti fungsi fasilitas kesehatan yang rusak, memperpendek jarak rujukan dan mempercepat tindakan definitif. Perlukah?

Konsepsi Rumah Sakit Lapangan

Umumnya, banyak yang menyebut tenda layanan kesehatan sebagai rumah sakit lapangan. Padahal kalau merujuk pada Pedoman Pengelolaan Rumah Sakit Lapangan untuk Bencana oleh Kementerian Kesehatan RI (2008), rumah sakit lapangan digambarkan sebagai fasilitas yang lengkap, terdiri dari tenda unit gawat darurat, tenda operasi, tenda perawatan, ICU, radiologi, laboratorium, farmasi, gudang, tenda personel, laundry, fasilitas sterilisasi, dan lainnya. Selain itu terdapat sarana komunikasi, pembangkit listrik, dapur, toilet/kamar mandi, pembuangan limbah, dan lainnya. Jadi, merupakan rumah sakit seperti pada umumnya hanya saja menggunakan tenda (yang sekarang makin berkembang menggunakan kontainer atau yang lain). Bukan sekadar tenda yang dipakai layanan kesehatan biasa seperti dalam bakti sosial.

Dalam standar WHO tidak secara spesifik disebutkan bentuk rumah sakit lapangan, tapi berdasar standar minimum kapasitas layanan. Ada empat tipe layanan Emergency Medical Team (EMT). Tipe 1, adalah layanan pasien rawat jalan yang mampu melakukan layanan kesehatan non-operatif kepada minimal 100 pasien per hari, bekerja pada jam kerja, bisa dalam bentuk mobile atau stationary. Tipe 2, adalah layanan bedah dan 7 tempat tidur rawat inap yang bekerja 24 jam sehari, mampu melakukan 7 bedah mayor atau 15 bedah minor per harinya. Tipe 3, adalah layanan rujukan yang memiliki fasilitas lengkap seperti bedah kompleks, dan 4-6 tempat tidur ICU dengan 24 jam kerja. Selain 3 tipe layanan tersebut, ada layanan khusus yang disebut Specialist Cell yang merupakan supplementary terhadap EMT Tipe 2, Tipe 3, atau rumah sakit lokal misalnya layanan luka bakar, hemodialisis dan crush syndrome, bedah wajah, bedah orthoplastic, dan lainnya. (WHO, 2013)

Nah, bentuk rumah sakit lapangan bisa berbagai macam, yang penting mampu memberikan layanan tersebut. Sebagai gambaran, satu set terbesar rumah sakit lapangan milik TNI bisa mencapai 58 tenda, dengan umumnya digelar 12-14 tenda pada saat darurat. Sementara, EMT yang telah terverifikasi oleh WHO sebagai Tipe 2 seperti milik Australian Medical Action Team terdiri dari 28 tenda, milik Inggris sekitar 108 tenda dengan segala kelengkapan serupa dengan pedoman Kemenkes, yang bila digelar membutuhkan tempat sampai seluas lapangan bola.

Mobilitas dan Kapabilitas

Untuk mengangkut fasilitas selengkap itu, 12-14 tenda dan personelnya, rata-rata memerlukan minimal 3-4 Pesawat Hercules. Bisa dibayangkan berapa pesawat dibutuhkan untuk 28, 58, atau 108 tenda dengan segala kelengkapannya. Maka, tantangan yang dihadapi antara lain soal landasan pesawat di lokasi bencana. Kita tahu, salah satu yang menghambat pengiriman tim penyelamat ke Palu kemarin antara lain rusaknya landasan pesawat.

Jika berbicara soal life saving, yang dibutuhkan adalah tim penyelamat yang mampu datang, bergerak, dan menemukan korban dengan cepat lalu memberikan pertolongan secara tepat. Pada saat yang sama, tim ini harus sekaligus memiliki kecepatan untuk menjangkau setiap ujung negeri kepulauan ini.

Pada kasus gempa, longsor, tsunami, banjir bandang, dan bencana yang menciptakan korban cedera dan kematian besar, tim live safer harus mampu melakukan tindakan taktis medis. Pertama, memilih dan memilah mana korban yang membutuhkan tindakan life saving, mana yang hanya perlu penanganan medis biasa. Dalam istilah medis, tindakan ini disebut “triage”. Tanpa triage, fasilitas layanan kesehatan akan mengalami overload pasien, campur antara pasien darurat dan pasien umum, sehingga memperlambat penanganan pasien darurat.

Kedua, melakukan pertolongan awal untuk mencegah kematian. Ketiga, melakukan pertolongan lanjut seperti Damage Control Surgery atau Damage Control Resuscitation. Ini adalah tindakan-tindakan (termasuk bedah) untuk menyelamatkan nyawa seperti menghentikan perdarahan, meringankan cedera otak berat, atau tindakan life saving lainnya yang jika tidak dilakukan, nyawa pasien melayang. Tindakan yang tak langsung terkait penyelamatan nyawa, misalnya menyambung tulang, tidak dilakukan oleh tim ini tapi oleh tim lain di waktu kemudian saat situasi sudah kondusif.

Untuk melakukan semua itu sesungguhnya tidak harus menggunakan fasilitas rumah sakit lapangan yang lengkap, cukup unit-unit layanan resusitasi dan operasi yang layak. Membawa rumah sakit lapangan lengkap malah akan membebani loading barang, memperlama persiapan, apalagi jika untuk mencapai pelosok yang jauh.

Bentuk tim tidak terlalu kompleks, dengan mobile team sebagai ujung tombak untuk menjangkau korban dan Advanced Medical Facility (AMF) untuk Damage Control Surgery, resusitasi, dan rawatan pascaoperasi. Ini bisa digambarkan seperti gurita: mobile team sebagai kaki-kakinya, dan AMF sebagai kepalanya. AMF tidak perlu sebesar rumah sakit lapangan lengkap, cukup ruang resusitasi, operasi, dan beberapa tenda penunjang. Gambarannya seperti Tim Bedah Lapangan yang dimiliki TNI, 4-5 tenda, dengan fasilitas penunjang.

Kembali ke soal mobilitas. Untuk mengangkut tim dan fasilitas yang tidak terlalu besar ini tidak harus menggunakan Hercules, bisa menggunakan helikopter jenis Mi atau Super Puma, sedangkan personel bisa menggunakan jenis Bell atau sekelasnya. Tak perlu landasan panjang, cukup tanah lapang yang dikondisikan. Jadi, lebih mudah menjangkau area terisolasi.

Meski demikian, daya jangkau helikopter tak sejauh pesawat sehingga juga tidak mudah menjangkau dari Jawa ke Papua, misalnya. Jadi, masih membutuhkan pesawat bila jarak jauh. Di sinilah tampak tantangan bagi kita, negara kepulauan yang luas.

Pendekatan Komprehensif

Melihat berbagai kebutuhan dan tantangan di atas, sudah saatnya kita bertindak secara komprehensif. Kesiapsiagaan yang dilakukan tidak cukup hanya menyiapkan tim reaksi cepat yang berpusat di Jawa untuk menjangkau seluruh pelosok, namun sangat penting menyiapkan kapasitas di setiap titik di negeri ini.

Sangat penting membuat setiap rumah sakit dan puskesmas menjadi tangguh –tidak rusak oleh segala bentuk bencana. Andaipun bangunannya terpaksa rusak, rumah sakit memiliki cadangan rumah sakit lapangan yang bisa digelar sebagai pengganti bangunan dan instalasi yang rusak tersebut di hari pertama kejadian, sehingga tidak ada kata terlambat untuk menolong masyarakat.

Jadi, perlukah rumah sakit lapangan? Kita bisa menjawab bahwa rumah sakit lapangan perlu sebagai fasilitas cadangan atau penyangga bagi setiap rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan di setiap daerah. Memang idealnya setiap rumah sakit rujukan di setiap daerah memiliki fasilitas lapangan, tidak semata-mata mengandalkan bantuan dari luar. Pada saat yang sama, kita perkuat tim penyelamat dari luar daerah sebagai tim pendukung kapasitas lokal, bisa berbentuk Tim Bedah Lapangan dengan tim mobile sebagai “tangan-nya, bisa juga rumah sakit lapangan lengkap, yang nantinya bisa dioperasionalisasikan sesuai keadaan, baik untuk misi nasional maupun internasional. Kombinasi keduanya, kapasitas lokal dan pusat, akan menjadikan sistem penyelamatan korban bencana berjalan lebih cepat dan optimal.

dr. Ahmad Muttaqin ‘Alim, Sp.An, EMDM relawan bencana, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Divisi Pendidikan dan Pelatihan¬†Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)¬†Pimpinan Pusat Muhammadiyah

(mmu/mmu)

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4271182/perlukah-rumah-sakit-lapangan-di-lokasi-bencana