MDMC Lampung Desak BPBD Lampung Bentuk Forum PRB Kabupaten dan Sekber SPAB
Bandar Lampung, 29 Oktober 2025– MDMC Lampung mendorong intervensi strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di Provinsi Lampung dalam Lokakarya Kemitraan Sektor Swasta dan CSO Untuk Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan Mitra Bentala di Hotel KYRIAD M2 Lampung, pada hari Selasa, 28 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri 35 peserta dari perwakilan CSO, perusahaan, BUMN, dan lembaga pemerintah. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Rizani dari Mitra Bentala, Bernad H Simanjuntak dari Forum CSR Lampung, dan Wahyu Hidayat dari BPBD Lampung. Hadir mewakili MDMC Lampung, Tri Priyo Saputro.
Kegiatan dibuka oleh Abraham Abkaman, Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran dan kemandirian CSO dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Selama ini, sinergi lintas sektor, khususnya dengan swasta, belum optimal. Lokakarya ini dirancang sebagai ruang dialog untuk membuka akses, memperkuat jejaring, dan membangun pemahaman bersama mengenai potensi kemitraan dalam kebencanaan.
Menjadi sorotan utama, Priyo dari MDMC Lampung secara spesifik mengusulkan kepada BPBD Lampung agar membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) di tingkat kabupaten/kota dan pembentukan Sekretariat Bersama (SEKBER) untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). “Kami MDMC Lampung mendorong BPBD Lampung agar dapat mengintervensi atau mengadvokasi kepala daerah guna mendukung dua inisiatif strategis. Pertama, membentuk Forum PRB di daerah seperti kabupaten atau kota. Kedua, membentuk SEKBER untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” tegasnya dalam forum tersebut.
Usulan ini disampaikan sebagai langkah taktis agar semangat kolaborasi yang diusung dalam kegiatan lokakarya menjadi aksi nyata di lapangan. Lokakarya ini sendiri diinisiasi untuk menjembatani kesenjangan kolaborasi antara CSO dan sektor swasta dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).
Priyo merinci usulannya lebih lanjut. Ia menyarankan, jika pembentukan SEKBER SPAB secara serentak di seluruh wilayah belum memungkinkan karena luasnya provinsi Lampung. “MDMC mengusulkan agar intervensi ini diprioritaskan terlebih dahulu pada wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai zona merah rawan bencana di Provinsi Lampung. Ini untuk memastikan intervensi keamanan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain usulan kelembagaan, MDMC Lampung juga menyoroti kebutuhan vital terkait data kebencanaan yang akurat. Priyo mengeluhkan data di portal inaRisk BNPB yang hanya berbentuk peta, sementara data detail tidak dapat diakses. “Terkait hal ini, khususnya pemetaan, kami ingin memanfaatkan forum ini untuk memohon arahan kepada BPBD, kami meminta dokumen kontingensi dan dokumen kajian risiko bencana yang resmi dan detail sebagai acuan,” tambahnya.
Priyo juga menegaskan komitmen lembaganya dan mendorong kolaborasi nyata dari sektor swasta. Ia menyampaikan bahwa MDMC sejak awal sudah melaksanakan komitmen dalam seluruh siklus bencana seperti pengurangan risiko bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana. “Kami berharap perusahaan dapat melibatkan NGO yang hadir saat Respon Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Bencana sesuai program yang dirancang,” ujarnya.
Usulan MDMC tersebut mendapat tanggapan langsung Julian Arinaldi dari BPBD Lampung menyatakan kesepakatannya. “Forum PRB sudah dibentuk di tingkat provinsi. Jika dibentuk di tingkat kabupaten, ayo dibentuk, tapi dipikirkan bagaimana agar menghasilkan aksi nyata. Dibentuknya Sekber SPAB juga kami sepakat dan BPBD akan usahakan,” ujarnya.
Wahyu Hidayat dari BPBD Lampung, turut mendukung sinergi ini dengan menyinggung peran Bukit Asam sebagai koordinator Satgas Bencana BUMN di Lampung. Ia berharap ada forum lanjutan dari Bukit Asam dan Forum CSR untuk mempertemukan perusahaan dengan NGO, sejalan dengan harapan MDMC Lampung.
Lokakarya ini menjadi momentum penting di mana usulan taktis dari CSO seperti MDMC dapat diterima langsung oleh pemangku kebijakan. Manfaat terbesarnya adalah terbukanya jalan untuk pelembagaan kolaborasi di tingkat kabupaten dan di sektor pendidikan. Jika usulan Forum PRB dan Sekber SPAB ini terealisasi, upaya pengurangan risiko bencana di Lampung akan lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung pada ketangguhan masyarakat di zona-zona paling rawan bencana.(*)
(MDMC/Priyo)
