Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, MDMC Gelar Lokakarya Integrasi Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD)
Yogyakarta, 13 Februari 2026 – Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah menyelenggarakan Lokakarya Integrasi Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) dalam Rencana Aksi Dini di Tingkat Lokal sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan perencanaan kebencanaan berbasis peringatan dini. Kegiatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik operasional di lapangan agar respons bencana dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, yang mencakup sekitar 75 persen dari total kejadian bencana nasional. Dampak perubahan iklim turut memperbesar risiko tersebut. Pendekatan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) dinilai menjadi langkah strategis untuk menggeser pola respons dari reaktif menuju manajemen risiko yang lebih proaktif, melalui tindakan nyata sebelum bencana terjadi guna menyelamatkan jiwa, mengurangi kerugian, serta mempercepat proses pemulihan.
Lokakarya ini juga menjadi refleksi atas rangkaian bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatra pada akhir November 2025 akibat hujan ekstrem yang dipicu Siklon Tropis Senyar dan kerusakan lingkungan. Bencana tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik dari sisi korban jiwa, pengungsian, kerugian ekonomi, hingga kerusakan infrastruktur. Selain faktor cuaca ekstrem, kondisi tersebut diperparah oleh alih fungsi lahan, kerusakan daerah aliran sungai, serta minimnya sistem peringatan dini yang dapat ditindaklanjuti di tingkat lokal.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua LRB PP Muhammadiyah, Budi Setiawan, S.T., menekankan pentingnya kemampuan lembaga dan masyarakat dalam menerjemahkan informasi peringatan dini menjadi langkah nyata yang tidak menimbulkan kepanikan. Ia menyampaikan bahwa informasi cuaca ekstrem yang disampaikan lembaga teknis sering kali belum diikuti respons yang memadai karena adanya kesenjangan pemahaman dan kewenangan dalam pengolahan informasi di tingkat lanjutan. Oleh karena itu, forum lokakarya diharapkan mampu merumuskan langkah konkret sekaligus strategi sosialisasi kepada masyarakat agar peringatan dini dapat direspons secara tepat dan terukur.
Secara umum, lokakarya ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional para pemangku kepentingan dalam merancang serta mengintegrasikan AMPD berbasis bukti ke dalam dokumen rencana kedaruratan daerah. Peserta dibekali pemahaman mengenai konsep AMPD, landasan regulasi, serta tiga pilar utama yang meliputi peringatan dini, aksi dini, dan mekanisme pendanaan. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk mampu menyusun pemicu dan ambang batas yang spesifik, merumuskan daftar aksi dini untuk kelompok rentan dan sektor prioritas, hingga mengintegrasikan mekanisme pendanaan fleksibel dalam rencana kontinjensi.
Melalui kegiatan ini, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga tingkat komunitas. Diharapkan hasil lokakarya dapat menjadi panduan praktis bagi daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat proses evakuasi, serta meminimalkan dampak kemanusiaan ketika potensi bencana teridentifikasi sejak dini.(*)
Budi Santoso, S.Psi., M.KM.
Wakil Sekretaris MDMC PP Muhamamdiyah
